Mulanya, saya tidak begitu peduli ketika Latihan Paskibraka di tingkat nasional tidak lagi ditangani oleh Departemen Pendidikan Nasional (melalui Direktorat Kepemudaan, Ditjen Diklusepora) mulai tahun 2005. ”Ah, silabus latihannya kan sudah dibakukan, pasti tidak ada masalah. Buktinya, masih ada Paskibraka yang mengibarkan bendera pusaka di Istana Merdeka,” pikir saya.Saya lalu membayangkan, orang-orang yang tadinya biasa menangani latihan itu tentu masih terus diikutsertakan sebagai pembina ketika latihan kini ditangani oleh Kantor Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Ada sebuah kesinambungan ’sejarah’ yang tidak harus ditinggalkan begitu saja. Paling tidak, ’benang merah’ akan tetap tersambung dengan kuat.
Namun, sebersit rasa ragu akhirnya berkelebat juga di benak saya. Jangan-jangan, yang terjadi tidak seperti yang saya bayangkan. Seberapa besar persentase perubahan yang telah terjadi akibat perbedaan dalam birokrasi penyelenggara latihan, saya sendiri belum pernah mengukur.
Akhirnya, bertemulah saya dengan seseorang yang menjadi ”saksi hidup” Paskibraka selama 35 tahun. Manusia langka yang bernama Slamet Rahardjo itu bukan saja menjadi saksi sejarah Paskibraka sejak 1970, tapi ia juga menjadi orang yang menjaga setiap lembar dokumen Paskibraka dalam lemarinya ketika Direktorat Pembinaan Generasi Muda masih berada di Jalan Merdeka Timur 14 Gambir, Jakarta.
Dari cerita yang saya terima, akhirnya kekhawatiran saya seolah menemukan pembenaran. Persoalan birokrasi dengan diboyongnya Direktorat Kepemudaan dari Gedung E Depdiknas ke Deputi II Kantor Menpora telah memberi dampak yang amat besar dan menakutkan bagi saya. Bukan saja dalam masalah pembinaan Paskibraka, tapi juga dengan dokumen-dokumen sejarah Paskibraka.
***
Dulu, ketika masih di Gambir, Ditbinmud (kita masih saja menyebutnya dengan PGM sampai sekarang) menjadi ’Rumah Paskibraka’ yang begitu sejuk dan nyaman. Setiap Purna Paskibraka datang dari daerah tidak pernah lupa singgah. Purna yang sudah berada di Jakarta sekalipun, selalu berhenti atau membelokkan kendaraannya, sekadar untuk temu kangen dengan mantan pembinanya.Di ’rumah’ itu, yang dibutuhkan Purna Paskibraka selalu tersedia: foto-foto ketika latihan, data diri atau alamat teman-teman seangkatan dan arsip apa saja tentang latihan Paskibraka. Atau, beberapa kali, pernah ada Purna Paskibraka yang datang untuk meminta salinan sertifikat ’Latihan Kepemudaan/Paskibraka’ karena ingin mendaftar di Akademi Militer/Kepolisian. Semuanya ada dalam arsip, dan bisa digandakan kapan saja.
Mereka bisa mengetuk setiap pintu ruangan atau ’ngobrol’ akrab dengan setiap orang di PGM, termasuk Direkturnya. Purna selalu disambut dengan senyum di rumah itu. Begitu PGM pindah ke Gedung E Depdiknas di Senayan (dan berubah menjadi Direktorat Kepemudaan), suasana seakrab di Gambir tak lagi bisa ditemui. Anda harus melapor ke resepsionis Diklusepora lebih dulu, mengisi buku tamu, dan berbagai macam persyaratan layaknya bertamu ke sebuah gedung perkantoran. Tapi masih untung, karena ada orang yang Anda kenal di sana. Dan dokumen-dokumen Paskibraka masih utuh meski sedikit berceceran ketika dibawa pindah.
Sekarang, ketika Direktorat Kepemudaan dilikuidasi dari Depdiknas dan diboyong ke Kantor Menpora, yang terjadi sangat membuat miris. Pemindahan birokrasi —yang sangat sarat politis— itu berdampak sangat buruk bagi sejarah maupun masa depan Paskibraka. Sebagian besar personalia PGM (terutama yang senior) tidak bersedia ikut pindah ke Kantor Menpora, mengakibatkan tidak terjaminnya lagi kualitas ”Gladian Sentra” dalam latihan Paskibraka. Personalia PGM yang ’terpecah belah’ tidak lagi sempat memikirkan Paskibraka, karena lebih memilih ’peduli’ pada nasib sendiri.
Dalam keadaan seperti itu, seorang Slamet Rahardjo pun tidak lagi bisa menentukan apakah isi lemarinya harus ikut diboyong ke tempat yang baru sementara ia tetap tinggal di Depdiknas. Atau, segerobak arsip —termasuk lembaran formulir biodata asli tulisan tangan anggota Paskibraka— itu harus dibawa pulang ke rumahnya di Bekasi. Tapi untuk apa?
Pada saat-saat kalut seperti itu, dia pun lupa untuk menitipkan dokumen-dokumen bersejarah pada Purna Paskibraka. Pengurus PPI —yang seharusnya peduli— pun tidak pernah berbuat sesuatu. Akhirnya, kertas-kertas dokumen itu masuk ke gudang, dijual kiloan ke lapak, atau dibakar.
Tidak diketahui persis, berapa banyak arsip tentang Paskibraka yang telah hilang. Berapa banyak pula yang masih ada, namun diurus oleh orang-orang yang tidak kita kenal di Deputi II Menpora. Betapa sulitnya kini untuk melengkapi dan mendokumentasikan data Paskibraka, Komandan Pasukan (Danpas), Pembina dan Pelatih, karena catatan itu sebagian besar telah hilang.
***
Malam pertama setelah saya seharian ngobrol habis-habisan dengan Kak Slamet, airmata saya sempat mengambang. Begini tragiskah episode akhir dari sebuah keluarga bernama Paskibraka? Begitu sulitkah mencari orang-orang yang mau peduli pada ’korps’ yang telah membuat diri mereka bangga karena berbeda dari yang lain?Semenjak PGM tak lagi berada di Gambir, kita telah kehilangan ”rumah” dan ”sekolah” yang sejuk dan nyaman. Sejak kepergian Kak Mutahar, Bunda Bunakim dan Kak Darminto, kita hampir-hampir tak lagi punya ”orangtua” dan ”guru” karena yang tersisa hanya Kak Idik Sulaeman. Kini, setelah PGM tidak ada lagi dan hilang bersama sebagian besar dokumen-dokumen Paskibraka, kita kembali mengalami musibah kehilangan ”ijazah”.
Bayangkanlah beberapa tahun lagi, ketika orangtua dan guru-guru kita benar-benar semuanya telah pergi. Maka, sempurnalah kita, Purna Paskibraka, akan menjadi ”yatim piatu yang kehilangan orangtua dan guru, rumah dan sekolah serta ijazah”. Itu berarti, kita juga akan kehilangan ”sejarah” karena kita memang tak pernah mau menjaganya.
Ditulis oleh: © Syaiful Azram, Paskibraka 1978
No comments:
Post a Comment